Nama Rumah Sakit: Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
• Pemilik: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
• Alamat: Jalan Dr. Soedarso No.1 Pontianak

Dasar Hukum/Landasan Operasional :

1. Perda No 10 tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
2. Peraturan Gubernur Nomor. 71 Tahun 2008, Tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 No. 71)

Di samping itu rumah sakit dalam operasionalnya juga berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahunn 2004 tentang Perberdaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang
17. Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.